Implementasi Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Pendekatan Bottom-Up

Authors

  • Sulton Muminah Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri
  • Tjahjo Suprajogo Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri

DOI:

https://doi.org/10.37481/sjr.v8i4.1253

Keywords:

Policy Implementation, Regional Development, Bottom-up, Participation, Local Actors

Abstract

Regional development policies play a crucial role in shaping the growth and welfare of local communities. However, the effectiveness of these policies often depends on how well they are implemented at the regional level. Traditional top-down approaches may overlook local conditions and actors, leading to less effective outcomes. This study aims to explore the implementation of regional development policies in Indonesia through a bottom-up approach, which highlights the significance of local actors such as bureaucrats and community members in influencing policy success. Understanding the dynamics of local participation and contextualization is essential for promoting more inclusive and sustainable development. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. The object of the study is regional development policies in Indonesia. Data sources include laws and relevant regulations related to regional development. Data collection was conducted through documentation and literature review methods. The collected data were then analyzed using content analysis techniques to identify meanings, patterns, and trends in policy implementation from a bottom-up perspective. Findings indicate that participatory and context-sensitive policy implementation tends to better address local needs, but challenges remain, including limited human resource capacity, budget constraints, dominance of top-down approaches, and weak public oversight. Successful implementation requires synergy among implementers’ flexibility, political support, and active community participation.

References

Fitriani, D., & Pratama, A. (2022). Kapasitas Birokrat Lokal dan Diskresi dalam Implementasi Kebijakan Publik. Jurnal Ilmu Administrasi, 8(1), 56-70.

Halim, R., & Nugroho, A. (2022). Tantangan Implementasi Pendekatan Bottom-Up dalam Kebijakan Pembangunan Daerah. Jurnal Kebijakan Publik, 9(1), 34-48.

Hidayat, R., & Sari, L. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang sebagai Mekanisme Implementasi Kebijakan Pembangunan Daerah. Jurnal Kebijakan Publik, 6(2), 89-102.

Kurniawan, A., & Prasetyo, E. (2021). Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Pemerintah Lokal dalam Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Pemerintahan Daerah, 14(1), 45-58.

Kurniawan, B. (2022). Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik di Tingkat Daerah. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 10(1), 56-70.

Lestari, P. (2020). Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik: Perspektif Desentralisasi. Jurnal Administrasi Indonesia, 8(2), 102-115.

Lipsky, M. (1980). Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services. Russell Sage Foundation.

Nugraha, T. (2023). Diskresi Birokrat Tingkat Lapangan dalam Implementasi Kebijakan Publik: Studi Kasus di Daerah. Jurnal Administrasi Publik, 12(1), 45-58.

Nugroho, A. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah: Perspektif Pendekatan Bottom-Up. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 10(2), 78-89.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Prasetyo, B., & Rahman, F. (2020). Participatory Approaches in Regional Development Policy Implementation in Indonesia. Journal of Regional Governance, 5(2), 112-126.

Pratama, A. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pendekatan Bottom-Up terhadap Kebijakan Pembangunan Daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 8(2), 102-115.

Pratama, A., & Sari, D. P. (2022). Diskresi Pelaksana Kebijakan dalam Implementasi Layanan Publik di Tingkat Lokal. Jurnal Administrasi Publik, 11(2), 89-102.

Putra, A. P. (2019). Adaptasi Kebijakan Pembangunan Daerah Berbasis Pendekatan Bottom-Up. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan, 6(3), 145-158.

Putri, D. A., & Hartono, S. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang sebagai Implementasi Pendekatan Bottom-Up di Indonesia. Jurnal Kebijakan Publik, 10(2), 76-89.

Rahman, F. (2023). Peran Street-Level Bureaucracy dalam Dinamika Implementasi Kebijakan Publik. Jurnal Kebijakan dan Pemerintahan, 13(1), 34-47.

Rahman, F., & Sari, M. P. (2023). Analisis Peran Aktor Lokal dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Daerah Berbasis Bottom-Up. Jurnal Administrasi Publik, 15(1), 101-115.

Rahmawati, D., & Wijaya, R. (2021). Peran Sosial Budaya dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan di Daerah. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 10(1), 77-89.

Santoso, D., & Hartono, S. (2019). Studi Street-Level Bureaucracy: Pelaksana Kebijakan sebagai Pembuat Kebijakan dalam Praktik. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 9(3), 110-123.

Santoso, D., & Pranata, H. (2021). Teori Street-Level Bureaucracy dan Implikasinya dalam Pelaksanaan Kebijakan. Jurnal Kebijakan Publik, 10(3), 67-80.

Sari, D. P., & Prasetyo, H. (2019). Pendekatan Bottom-Up dalam Implementasi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah. Jurnal Administrasi Publik, 7(1), 34-45.

Sari, D. P., & Putra, A. (2020). Relevansi Faktor Komunikasi, Sumber Daya, dan Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 9(2), 120-134.

Sembiring, M., Harahap, R., & Lubis, S. (2023). Pendekatan Desentralisasi dan Fleksibilitas Kebijakan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Administrasi Publik, 11(2), 201-215.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). (2023). Modul Perencanaan dan Penganggaran. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diakses dari: https://sipd.kemendagri.go.id

Sutaryo, A. (2018). Challenges in the Implementation of Regional Development Policies: A Case Study of Indonesia. Indonesian Journal of Public Administration, 3(1), 45-60.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445–488.

Wibowo, R., & Hartono, S. (2020). Pendekatan Bottom-Up sebagai Strategi Implementasi Kebijakan yang Berkelanjutan. Jurnal Politik dan Pemerintahan, 7(1), 34-47.

Wibowo, T., & Setiawan, E. (2019). Budaya Birokrasi dan Hambatan Inovasi di Tingkat Lokal. Jurnal Manajemen Publik, 7(3), 76-88.

Wicaksono, B. (2021). Tantangan Pelaksana Kebijakan di Tingkat Lapangan: Studi Kasus Pelayanan Publik. Jurnal Manajemen Publik, 8(1), 56-69.

Yuliani, E. (2017). Tantangan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 4(1), 45-54.

Yulianti, R. (2019). Pengaruh Dukungan Sosial dan Politik terhadap Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. Jurnal Administrasi dan Kebijakan, 7(3), 88-101.

Downloads

Published

2025-10-01

How to Cite

Muminah, S., & Suprajogo, T. (2025). Implementasi Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Pendekatan Bottom-Up. SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION : Economic, Accounting, Management and Business, 8(4), 1485-1495. https://doi.org/10.37481/sjr.v8i4.1253